Search
  • Yani Kurniawan

Kenormalan Baru Industri Buku

Updated: Jun 5

Oleh: Fariq Alfaruqi

Kita terharu membaca berita lonjakan penjualan buku di Prancis yang mencapai 230%, setelah pemerintahnya membuka lockdown, tapi sekaligus sedih karena hal yang demikian mustahil terjadi di Indonesia. Alih-alih menyerbu toko buku, kita sepertinya akan lebih memilih untuk liburan ke pantai, jalan-jalan ke mall, nongkrong di kafe sembari bercengkerama dengan teman, atau cukur rambut ke salon, jika PSBB dilonggarkan pemerintah. Mendatangi toko buku terdekat? Tak ada dalam kamus keseharian kita.


©twenty20com

Toh, ada atau tidaknya pandemi, persoalan buku dan membaca kita tidak bisa dibilang baik-baik saja. Dengan jumlah penduduk berkisar 66 juta jiwa, penjualan buku di Perancis setiap tahunnya adalah 430-an juta eksemplar.


Sementara, dengan jumlah penduduk kurang lebih 250 juta jiwa, penjualan buku di Indonesia setiap tahun adalah 30-an juta copy (berdasarkan data penjualan Gramedia), paling banter jika diakumulasikan dari penjualan di toko buku lain tidak bakal melebihi 50 juta eksemplar, mengingat 61% penjualan buku di Indonesia berlangsung di toko buku Gramedia.


Dengan luas wilayah 643.801 km², Prancis memiliki kira-kira 3300 toko buku independen, tidak termasuk toko buku skala besar yang memiliki cabang di mana-mana. Sementara, dengan luas wilayah 1,905 juta km², Indonesia punya 1.200 toko buku secara keseluruhan, besar dan kecil.


Kita bisa memperpanjang data tersebut dan membandingkannya, jangankan dengan negara “maju”, dengan sesama negara “berkembang” seperti Thailand dan Vietnam misalnya, kita akan tertinggal. Oh, kalau kita ingin bercuriga bahwa data yang sangat industrial ini tidak bisa dijadikan ukuran untuk melihat dunia perbukuan Indonesia, silakan cek data kunjungan perpustakaan kita. Indonesia malah menempati urutan dua terbawah dari 69 negara sebagai masyarakat yang paling malas mengunjungi pustaka. Atau, kita bisa lihat minat baca siswa Indonesia dengan skor 371 yang berada di peringkat 74 dunia.


©riffnote.com

Secara simplistis kita kemudian bisa menuding bahwa budaya baca masyarakat Indonesia sangat rendah. Sementara, di sisi lain, budaya konsumtifnya sangat tinggi? Namun pertanyaan yang mengemuka mestinya adalah, kenapa kondisi tersebut bisa terjadi, faktor apa yang menyebabkan kita tidak berminat pada buku, pada pengetahuan, tapi begitu keranjingan untuk menghamburkan uang di boutiqe dan pelesir ke berbagai tempat eksotis. Kita tentu tahu, baik budaya membaca maupun budaya konsumtif bukan bersifat lahiriah dan bawaan, ia merupakan hasil konstruksi ekonomi dan politik.


Ketika Covid-19 masih sayup-sayup sampai di Indonesia, pemerintah pernah berencana menggelontorkan dana sebesar 298,5 miliar rupiah untuk mengantisipasi dampak pandemi tersebut pada sektor pariwisata. Memang, jauh sebelumnya pemerintah telah mencanangkan bahwa pariwisata akan menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar negara. Dalam beberapa waktu belakangan, kita juga sering mendengar berita bahwa pemerintah sangat resah dengan dampak pasca pandemi pada sektor pariwisata kita.


Dari sana kita bisa melihat betapa seriusnya pemerintah Indonesia dalam memajukan industri pariwisata. Sementara di sisi lain, bahkan sebelum masa pandemi, hampir tidak ada kebijakan apapun dari pemerintah periode saat ini terkait perbukuan, selain menutup Komite Buku Nasional. Kalaupun ada melalui Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, hanya ditujukan pada buku teks, yang kita tahu punya persoalan peliknya sendiri.


Pemerintah, dengan demikian, adalah pihak yang paling punya andil untuk menentukan mampu atau tidaknya sebuah sektor ekonomi berkembang dengan pesat atau malah mandek dan mati, untuk kemudian berimplikasi pada budaya membaca atau budaya berbelanja kah yang menjadi ciri khas masyarakat kita. Tentu saja, secara ideal kita tahu, pemerintah tidak sekadar mengikuti kehendak pasar, namun mesti membertimbangkan kebutuhan nasional.


Padahal, pada peringatan Hari Buku Nasional 17 Mei lalu, Presiden Joko Widodo, melalui akun resmi media sosialnya mengimbau masyarakat untuk membaca buku selama masa pandemi ini. "Saat-saat seperti inilah kita lebih punya waktu untuk membaca buku, baik buku fisik maupun buku digital," tulisnya. Namun sayang, pernyataan Jokowi hanya akan tampak ironis kalau tidak tampak sekadar basa-basi belaka, jika jajaran menteri terkaitnya tidak menyadari betapa morat-maritnya dunia perbukuan kita dan betapa babak belurnya para pelaku perbukuan selama pandemi, dan tidak mengambil sikap jitu untuk itu.


©thesun

Dalam diskusi bertajuk “Menyelamatkan Perbukuan di Masa Pandemi”, yang diselenggarakan Yayasan 17000 Pulau Imaji dan Mizan Publishing, absennya pemerintah dalam berbagai soal perbukuan Indonesia juga disampaikan oleh kedua narasumber, Laura Bangun Prinsloo dan Haidar Bagir.


Menurut Laura, penurunan penjualan buku di Indonesia yang mencapai 60-90%, jauh lebih jatuh ketimbang di sejumlah negara Eropa yang hanya berkisar pada angka 20%, diperparah dengan tidak adanya insentif dari pemerintah terhadap industri perbukuan. Hal yang sama juga ditegaskan oleh Haidar Bagir, bahwa dunia perbukuan sebagai basis literasi bangsa mesti disokong penuh oleh pemerintah. Begitulah yang terjadi di negara-negara dengan tingkat literasi yang tinggi.


Mari kita bandingkan lagi dengan Prancis. Di masa normal, kita tahu bagaimana pemerintah di sana juga “menjaga” supaya 3300 toko buku independen skala kecil-menengah tersebut senantiasa beroperasi dan tidak termakan oleh raksasa distributor semacam Amazon, misalnya. Dalam menghadapi masa pandemi, pemerintah mereka mengalokasikan bantuan darurat untuk industri perbukuan sebesar 5 juta euro, atau sekitar 81 miliar, kira-kira 25 persen dari total anggaran darurat untuk sektor kebudayaan mereka.


Selain itu, kita juga bisa mencari informasi bagaimana pemerintah negara-negara lain seperti Inggris, Irlandia, atau Republik Ceko memberikan insentif pada perpustakaan untuk membeli buku-buku dari penerbit, cetak atau digital, agar industri tersebut tidak mati. Atau di negara tetangga seperti Malaysia, misalnya, pemerintah memberikan bantuan dalam bentuk pinjaman dan subsisdi untuk gaji para pekerja perbukuan.


Sebelum lockdown dibuka di Prancis, sejumlah penerbit dan toko buku, mengikuti petunjuk dari pemerintah, bekerja sama untuk mengkampanyekan aturan-aturan baru untuk masyarakat yang ingin mengunjungi toko buku. Mereka dengan bersemangat mendirikan stan untuk hand sanitizer dan membuat poster dengan tulisan “The Only Thing You’ll Catch Here Is Good Books,” yang telah tersebar ke lebih 500 toko buku dan akan terus diperbanyak.


Saat ini, pemerintah Indonesia sedang bersiap untuk menerapkan aktivitas new normal. Sejumlah provinsi, kabupaten, dan kota akan mulai diminta melonggarkan PSBB bagi sektor-sektor penting. Khusus bagi pelaku perbukuan Indonesia, aktivitas new normal itu nantinya akan mereka mulai dengan pertanyaan, bagaimana cara bertahan dengan penjualan buku yang turun sampai 90%, dengan sejumlah karyawan telah di-PHK, dengan masyarakat yang dibiarkan tidak memiliki minat baca?

***

0 views
Subscribe to Our Newsletter

© 2020 17000 Pulau Imaji

Jl. Pulo Nangka Tengah No. 29,
Pulo Gadung Jakarta Timur 13260, Indonesia

+62 42886726

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram